Oleh: Ajat Sudrajat
Jika kondisi Indonesia saat ini kacau maka media turut bertanggung jawab jika tidak melakukan kritik atau menjalankan fungsi kontrol sosial (social control) sebagaimana ditegaskan dalam undang - undang Pers.
Apa jadinya jika wartawan hanya menulis berita yang baik - baik saja tentang Pemerintahan ini, padahal banyak kebijakan yang harus di koreksi maka wartawan / media harus bertanggung jawab atas kondisi buruk akibat ketidak becusan atau " salah urus " Pemerintah.
Jakob Oetama selaku pendiri Kompas Gramedia pernah berpesan " Kemerdekaan pers jangan hanya mengutamakan freedom from tetapi juga imbangi freedom for yaitu kemerdekaan pers untuk rakyat, membela kepentingan rakyat sudah jadi naluri dan nurani wartawan di mana mana ".
Dari Sebuah kutipan pesan menarik dari mantan pemimpin redaksi surat kabar Al Ahram terbitan kairo mesir .DR.H.Hasan Albanna bahwa the job of jurnalist is not for hunting news only, but now to save the people " (tugas utama seorang wartawan sejati, bukan hanya mampu memburu berita , tapi harus juga dapat menyelamatkan orang orang yang teraniaya ). Bahkan mantan pemred Pos Kota H. Sopyan Lubis (almarhum) pernah secara tegas melontarkan sindiran keras pada para pemilik media masa agar tuidak menyalah gunakan kekuasaannya sebagai insan pers. Ia mengatakan bahwa Pers Indonesia jangan sampai menjadi. " Centeng " (anjing penjaga malam) buat para pejabat rakus, ataupun " Pelacur " buat Penguasa dan Pengusaha.
H.Sopyan Lubis yang juga mantan ketua umum PWI Pusat itu mengajak Pers Nasional agar tidak segan-segan menjalankan kontrol sosial dengan tajam ,transparan,akurat namun berimbang .karena katanya Pers juga berfungsi sebagai pengawal nilai - nilai kebenaran , bukan pelindung kejahatan terselubung atau menjadi alat propaganda yang bombastis , sesat dan menyesatkan informasi yang hakiki. **
0 komentar :
Posting Komentar
Komentar Pembaca