SUARA GARDA, Majalengka
Berawal dari acara sosialisasi Kadarkum (Masyarakat Sadar Hukum) yang diselenggarakan Pada tanggak 7 maret 2017 bertempat di gedung SKB kabupaten Majalengka, sebagai penyelenggara adalah dari pihak pemerintah Provinsi, yang diundang hadir pada waktu itu adalah para kepala desa se-kabupaten Majalengka, BPD, serta dari Polda Jawa Barat, kata H. Opendi ketua umum Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) kabupaten Majalengka.
Pada acara tersebut, lanjut H. Opendi dirinya mengaku menerima laporan yang tidak menyenangkan dan melecehkan lembaga LP-KPK yang ia pimpin serta nama baik pribadinya, informasi itu ia terima dari beberapa kepala desa yang hadir pada waktu itu, imbuhnya.
Menurut informasi, pada acara tersebut undangan yang hadir dipersilahkan menyampaikan berbagai pertanyaan terkait kadarkum, salah satu pertanyaan disampaikan kepala desa Ligung Lor kecamatan Ligung Ade Suntana, yang mempertanyakan keberadaan lembaga LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan), kabupaten Majalengka, dan menuduh lembaga tersebut ilegal, atau bodong, selain itu kades Ligung Lor juga menuduh kepada ketua umum LP-KPK H. Opendi Spd, dikatakan hanya lulusan SD tidak tamat.
"Nara sumber kami kepala desa bisa dihadirkan, perkataan kades Ligung Lor sudah tidak bisa ditolelir, karena ini bukan hanya pelecehan terhadap pribadi Saya saja, tapi sudah menyangkut nama baik institusi lembga, atas perbuatannya akhirnya kami memutuskan untuk melaporkan ke pihak penegak hukum," terangnya.(Sal)
0 komentar :
Posting Komentar
Komentar Pembaca