SUARA GARDA, Majalengka
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terdapat rekomendasi agar beberapa Dinas di lingkungan Pemda Majalengka segera mengembalikan uang ke kas negara akibat banyak temuan kekurangan volume dari kegiatan yang dilaksanakan. Rekomendasi BPK ini menunjukan betapa bobroknya pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh beberapa Dinas di Majalengka.
Namun anehnya, Kabupaten Majalengka mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTS) dari BPK. Ini menjadi kontradiktif sekali, sehingga memunculkan pertanyaan, ada apa dengan BPK Jawa barat. Inilah yang memicu Saeful Yunus, Ketua umum Garda Majalengka menelisik masalah ini. Bahkan lebih jauh, Saeful Yunus akan menggugat penilaian WTP dari BPK Jabar melalui PTUN. "Garda Majalengka akan melakukan gugatan soal WTP yang diraih Majalengka melalu PTUN Bandung", jelas Saeful.
Yang lebih mencengangkan, hasil telisik Garda Majalengka di dinas PDDA-PE ditemukan adanya proyek-proyek yang sengaja disembunyikan agar tidak terpantau oleh publik. Bahwa ternyata proyek juksung sebanyak 103 proyek yang bersumber dari APBD I dan APBD II ternyata hanya 48 proyek baru bisa diketahui masyarakat. Sementara proyek lainnya tidak jelas siapa yang mengerjakannya.
"Ini bukti perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum pejabat PDDA-PE, maka saya akan buktikan akan ada pejabat yang akan saya seret dan jebloskan ke penjara", tambah Saeful. Lebih lanjut Saeful Yunus menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dan jabatan dilingkungan PDDA-PE kerap dipertontonkan dengan jelas oleh oknum pejabatnya. Sepertinya mereka sengaja melakukan itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah para pejabat yang kebal hukum. Di mata mereka hukum bisa direkayasa dan dibeli dengan uang. Puluhan proyek juksung yang disembunyikan atau bahkan digelapkan oleh oknum-oknum bisa pejabat PSDA-PE sudah terendus dan menjadi temuan komisi B DPRD Majalengka.
Namun justeru menjadi aneh, temuan tersebut tidak ditindaklanjuti. Sepertinya anggota dewan sudah tidak memiliki keberanian untuk menjalankannya fungsi pengawasan dengan memanggil kepala dinas PSDA-PE beserta para Kabidnya dalam forum RDP misalnya. Menyikapi hal tersebut maka Garda Majalengka akan memberi contoh pada para wakil rakyat sekaligus memberi pelajaran pada oknum pejabat agar mereka tidak lagi main-main dalam mengelola uang rakyat. "Saya berjanji, tak akan mundur melawan para mafia anggaran, saya akan hajar para begal uang rakyat. Bagi saya, walau langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan, perampok uang rakyat akan saya sikat, saya tebas", pungkas Saeful dengan nada geram.(DS)
0 komentar :
Posting Komentar
Komentar Pembaca