![]() |
Pendopo Majalengka |
Oleh: Saeful Yunus
Bupati Majalengka belum lama ini kembali mutasikan 187 pejabat Eselon III, kata orang adanya perubahan SOTK baru di lingkungan Pemkab Majalengka menjadi satu alasan, benarkah??.Muncul sebuah pertanyaan dibenak saya sebenarnya apa indikator mutasi itu dilakukan?, apakah memang pejabat sebelumnya itu tidak becus sehingga harus dimutasi, jika ini kondisinya tentu ada yang salah dengan tim Baperjakat maka yang paling layak dievaluasi adalah mereka karena telah salah memberikan masukan kepada kepala daerah. Atau jangan-jangan memang ada alasan lainnya. Jawabannya tentu pasti ada alasan lainnya.
Menurut saya secara pribadi, bahwa mutasi yang dilakukan dan [sering] terjadi lingkungan Pemda Majalengka bukanlah semata-mata bentuk rotasi dan penyegaran jabatan ataupun sebagai sarana meningkatkan kapasitasi birokrat itu sendiri. Meskipun dalam sambutannya Bupati menyebutkan "promosi dan mutasi jabatan adalah hal biasa, namun bukan pula sebagai kegiatan rutinitas". Kondisi yang terjadi malahan terlihat mutasi menjadi agenda rutinitas dalam tanda petik tentunya.
Sehingga terkesan ajang mutasi menjadi sarana memutilasi seseorang atau menjadi pola Balas Budi, Bagi-bagi jabatan dan ajang unjuk kekuatan di ranah kekuasaan. Dan jika kondisi ini yang benar-benar terjadi maka sungguh sangat disayangkan, dikarenakan tidak lagi mengedepankan kualitas,”The Right man on the right job,” akhirnya banyak kalangan yang menilai Si pejabat itu duduk pada jabatan yang tidak tepat, melainkan hanya menjadi ajang memuaskan sang kepala daerah itu sendiri.
Jika benar bahwa mutasi terjadi guna melakukan penyegaran birokrasi, lantas kenapa ada beberapa instansi yang mendapatkan rapor merah versi masyarakat tidak pernah tersentuh gelombang-gelombang mutasi sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan dan prasangka ada beberapa pimpinan SKPD yang Kebal Mutasi karena mampu mencuri hati sang kepala daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pertunjukan mutasi.
Maka saya selaku salah seorang putera daerah Majalengka, sangat berharap hal ini tidaklah terjadi. politik Balas Budi atau ajang "kaderisasi politis" demi kepentingan jangka pendek guna mengamankan sang kepala daerah tidak menjadi latar belakang terjadinya mutasi, bahkan lebih sangat disayangkan jika mutasi berubah menjadi sarana Mutilasi pejabat yang tidak mampu menyenangkan hati sang kepala daerah.
Kami sangat berharap bahwa mutasi dilakukan benar-benar atas dasar pertimbangan yang matang dan berdasarkan Kualitas dan Kapabilitas seseorang untuk menjabat sebagai pimpinan SKPD nantinya. Karena SKPD itu dibentuk untuk menjadi pelaksana teknis sang kepala daerah membangun dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bukan kepada golongan dan/atau pribadi tertentu.
Terkait mutasi, sebaiknya tim Baperjakat berani mengekspose kepada publik landasan terjadinya mutasi. Karena hingga hari ini tidak ada yang mengerti alasan pasti seseorang layak dan patut menduduki kursi pimpinan SKPD. Dan diakhir saya berharap bahwa Bumi Sindangkasih tercinta ini menjadi lebih baik dan benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat.(***)
0 komentar :
Posting Komentar
Komentar Pembaca